- Selamat datang di website Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir -

SEJARAH BAMUKOI

Propinsi Sum-Sel terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota, 192 Kecamatan, 331 Kelurahan dan 478 Desa, berbatasan dengan beberapa wilayah Propinsi, sebelah utara dengan Propinsi Jambi, sebelah Selatan dengan Propinsi Lampung, sebelah Timur dengan Propinsi Bangka Belitung dan sebelah Barat dengan Propinsi Bengkulu.

Jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 7.474.900 jiwa, dengan sebaran penduduk    Sum-Sel per  KK hanya terkonsentrasi di Kota Palembang, Kota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Pagaralam sedangkan Kabupaten lain penduduknya besar tapi tingkat kepadatannya tersebar di Kabupaten / Kota Propinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah penduduk terdiri dari berbagai etnis.

Salah satunya suku Pegagan di Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menghuni wilayah mulai dari Kecamatan Muara Kuang sampai dengan Kecamatan Indralaya dengan jumlah penduduk ……. Jiwa tersebar, merantau di Kabupaten / Kota baik di dalam maupun di luar propinsi Sumatera Selatan dan diantara penduduk tersebut merantau / berdomisili di Kota Palembang.

Untuk lebih meningkatkan persatuan, kebersamaan dan tali persaudaraan antar sesama warga asal Daerah Ogan Ilir yang berdomisili di perantauan, maka pada tahun 1970 di Yogyakarta di bentuk wadah organisasi sebagai tempat berhimpun yang diberi nama Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir (BAMUKOI).

Seiring berjalannya waktu dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir sebagai daerah pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tahun 2004 Kepengurusan BAMUKOI kembali diaktifkan dengan Ketua Umum terpilih H. Zaid Laconie Hans.

Karena Ketua Umum H. Zaid Laconie Hans mengundurkan diri maka berdasarkan hasil musyawarah pengurus melalui rapat anggota BAMUKOI tanggal 14 Nopember 2006 di sepakati membentuk pengurus baru dan secara aklamasi sebagai Ketua Umum Priode III masa bhakti 2006-2009 terpilih H. Tolha Hasan, Bsc, Sekretaris Umum H. Masnar Bay, SE dan Bendahara Umum Ir. H. Taufik Syakroni, MM.

Sehubungan berakhirnya masa kepengurusan BAMUKOI Priode III 2006-2009 dalam rangka konsolidasi organisasi pada tanggal 14 Juni 2010 dilaksanakan Rapat Pleno Pengurus di perluasyang dihadiri oleh pengurus BAMUKOI Kota Palembang dan Ketua Bamukoi Kecamatan se Kota Palembang, dengan menyepakati membentuk dan memilih pengurus baru Priode IV masa bhakti 2010-2013 dan terpilih sebagai Ketua Umum Drs. H. Syaifuddin Azhar, MM.

Berdasarkan hasil rapat Tim Formatur tanggal 18 Juni 2010 terdiri dari : H. Tolha Hasan (Ketua), H. Masnur Bay, SE ( Sekretaris), Zaid Laconi Hans, Drs. H. Syaifuddin Azhar, MM (Ketua Umum terpilih) dan Ir. H. Hasbullah Tuwi, Msi, Drs. H. Sattar. HY, Drs. H. Alizaman M. Nur, MM, Drs. Mardawi Solihan, MM, Andi Wijaya Busro, SH., M.Hum, Irwan Destra, SE., MM dan Drs. H. Amir Syarifuddin masing – masing sebagai anggota Tim Formatur, menetapkan dan memilih pengurus baru BAMUKOI priode IV masa bhakti      2010-2013 dengan komposisi kepengurusan terdiri dari Ketua Umum Drs. H. Syaifudin Azhar, MM, Sekretaris Umum Drs. Mardawi Solihan, MM dan Bendahara Umum H. Syaiful Bahri, SE, dilengkapi pengurus lainnya.

Last Updated ( Wednesday, 25 April 2012 04:39 )

 

Anggaran Rumah Tangga

DRAFT PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN MUSYAWARAH KELUARGA OGAN ILIR

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan BAMUKOI terdiri atas:

  1. Anggota biasa selanjutnya disebut anggota, ialah setiap warga negara Indonesia asal kelahiran, keturunan penduduk Kabupaten Ogan Ilir dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BAMUKOI.
  2. Anggota luar biasa, ialah setiap orang yang bukan asal daerah Kabupaten Ogan Ilir, menyetujui dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BAMUKOI, namun yang bersangkutan pernah berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir.
  3. Anggota kehormatan ialah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dianggap berjasa kepada BAMUKOI.

 

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Penerimaan anggota biasa maupun anggota luar biasa adalah sebagai berikut :

  1. Warga Negara Indonesia asal kelahiran, keturunan pertalian dengan orang Ogan Ilir (suami/istri).
  2. Secara sukarela mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada pengurus setempat.
  3. Pengesahan keanggotaan dilakukan oleh pengurus wilayah.
  4. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan yang kuat baik secara organisasi maupun pendapat pribadi anggota setempat.

 

Pasal 3

  1. Dewan pembina pusat dapat diusulkan oleh pimpinan pengurus pusat, pimpinan wilayah dan pimpinan daerah dengan mempertimbangkan kesediaan yang bersangkutan dalam sidang musyawarah pusat.
  2. Yang dapat diusulkan menjadi dewan pembina pusat adalah tokoh – tokoh BAMUKOI yang dianggap berjasa dan atau tokoh – tokoh masyarakat yang memiliki wawasan dan kearifan yang dapat membantu pengembangan program – program BAMUKOI.
  3. Keanggotaan dewan pembina pusat ditetapkan lewat surat keputusan pimpinan sidang musyawarah BAMUKOI pusat.
  4. Anggota dewan pembina wilayah dapat diusulkan oleh pengurus wilayah dan pengurus daerah setempat dengan mempertimbangkan kesediaan yang bersangkutan.
  5. Yang dapat diusulkan menjadi anggota dewan pembina wilayah adalah tokoh – tokoh BAMUKOI yang dianggap berjasa dan atau tokoh – tokoh yang memiliki wawasan dan kearifan yang dapat membantu pengembangan program – program BAMUKOI.
  6. Keanggotaan dewan pembina wilayah propinsi ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan pusat.
  7. Keanggotaan dewan pembina daerah kabupaten / kota dengan surat keputusan pimpinan wilayah propinsi.
  8. Keanggotaan dewan pembina kecamata ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan daerah kabupaten / kota.

 

Pasal 4

  1. Seseorang yang dinyatakan berhenti dari keanggotaan karena permintaan sendiri, dipecat atau dianggap tidak lagi memiliki persyaratan keanggotaan.
  2. Seseorang berhenti menjadi anggota karena permintaan sendiri dapat mengajukan permohonannya secara tertulis pada pengurs setempat.
  3. Seseorang dapat dipecat dari keanggotaan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan dan menodai nama baik BAMUKOI atau melanggar Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BAMUKOI dengan prosedur sebagai berikut :
    1. Sebelum dipecat kepada anggota yang bersangkutan diberi surat peringatan oleh pengurus setempat.
    2. Apabila setelah 15 hari surat peringatan tersebut tidak di taati maka pengurus dapat memberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
    3. Apabila selama pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan, maka keanggotaannya dinyatakan gugur dengan sendirinya.
    4. Anggota yang diberhentikan sementara atau dipecat dapat membela diri dalam Rapat Kerja Daerah atau naik banding kepengurus wilayah, pengurus wilayah atas nama pengurus pusat dapat mengambil keputusan terhadap anggota yang bersangkutan.
    5. Surat pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota dikeluarkan oleh pengurus daerah setempat atas dasar keputusan Rapat Pengurus Daerah Pleno dengan rekomendasi pimpinan pengurus wilayah, surat keputusan kemudian diserahkan kepada anggota yang bersangkutan.
  4. Petimbangan dan tatacara seperti tersebut pada ayat (3) diatas berlaku juga terhadap anggota luar biasa, anggota kehormatan dengan sebutan pencabutan anggota.

 

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 5

Anggota Bamukoi berkewajiban :

  1. Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga serta peraturan serta peraturan lain yang ditetapkan BAMUKOI.
  2. Setia, taat, tunduk, menjaga dan memelihara nama baik BAMUKOI.
  3. Membina, memperjuangkan dan mengembangkan kerjasama dengan sesama anggota BAMUKOI dan masyarakat pada umumnya sesuai denagan Misi dan Visi BAMUKOI.
  4. Membayar uang pangkal, iuran wajib dan sumbangan sukarela lainnya.
  5. Menghadiri rapat, pertemuan dan berperan serta dalam kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan BAMUKOI.

 

Pasal 6

1. Anggota biasa berhak :

  1. Menghadiri Rapat Anggota, mengemukakan saran, pendapat serta memberikan suara.
  2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lain yang ditetapkan baginya.
  3. Menghadiri semua kegiatan yang diselenggarakan oleh BAMUKOI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Memberikan pendapat, saran, masukan, baik secara lisan atau tulisan dan koreksi kepada pengurus dengan tujuan dan cara yang baik.
  5. Mendapatkan pembelaan, pelayanan dan manfaat dari kegiatan – kegiatan BAMUKOI.
  6. Mengadakan pembelaan atas keputusan BAMUKOI terhadapdirinya.

2. Anggota luar biasa berhak :

  1. Menghadiri acara ceramah dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh BAMUKOI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Memberikan saran, pendapat, masukan, baik secara lisan atau tulisan serta peringatan atau koreksi kepada pengurus dengan tujuan dan cara yang baik.
  3. Mendapatkan pelayanan informasi tentang program dan kegiatan BAMUKOI.
  4. Mengadakan pembelaan atas keputusan BAMUKOI terhadap dirinya.
  5. Anggota luar biasa tidak memiliki hak suara maupun hak memilih dan dipilih.

3. Anggota kehormatan berhak menghadiri kegiatan – kegiatan BAMUKOI atas undangan pengurus BAMUKOI dan dapat memberikan saran / pendapat namun tidak memiliki hak suara maupun hak memilih dan dipilih.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 7

  1. Dewan Pembina / Penasehat Pimpinan Pusat adalah badan yang bertugas memberikan pembinaan, nasehat atau memutuskan suatu hal dengan jalan berunding demi kelancaran jalannya organisasi Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pembina / Penasehat Pimpinan Pusat dibentuk untuk melengkapi susunan pimpinan pusat.
  3. Dewan Pembina/Penasehat Pusat terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang anggota.
  4. Dewan Pembina/Penasehat Pusat dipilih dari dan oleh anggota Penasehat sendiri.
  5. Dewan Pembina/Penasehat Pusat beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang, sebanyak-banyaknya 20 orang.
  6. Masa bakti Pembina/Penasehat Pusat adalah 5 9lima) tahun.
  7. Anggota Dewan Pembina/Penasehat Pusat dapat dipilih kembali.

 

Pasal 8

  1. Pengurus Pembina/Penasehat Wilayah dan Daerah adalah badan yang bertugas memberikan nasehat atau memutuskan suatu hal dengan jalan berunding demi kelancaran organisasi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
  2. Pembina/Penasehat Wilayah dibentuk melengkapi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
  3. Kepengurusan Pembina/Penasehat Wilayah terdiri atas seorang ketua dan beberapa anggota.
  4. Ketua Pembina/Penasehat Wilayah dipilih dari dan oleh anggota Pembina/Penasehat.
  5. Pembina/Penasehat Wilayah beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang, sebanyak-banyaknya 20 orang.
  6. Masa bakti Pembina/Penasehat Wilayah adalah 5 (lima) tahun.
  7. Anggota Pembina/Penasehat Wilayah dapat dipilih kembali.

 

Pasal 9

  1. Pengurus Pusat Harian sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang.
  2. Pimpinan Pusat Harian terdiri atas Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum dan beberapa Sekretaris, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.
  3. Jumlah Ketua, Sekretaris, Bendahara disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan tenaga yang tersedia.
  4. Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan Pusat dapat membentuk departemen-departemen atau bidang –bidang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhannya.
  5. Pembentukan Departemen atau Bidang beserta mekanisme kerjanya ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pimpinan Pusat.
  6. Masa Bakti Pengurus Pusat adalah 5 (lima) Tahun.
  7. Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali Masa Bakti.

 

Pasal 10

  1. Pengurus Wilayah Harian sebanyak-banyaknya berjumlah 9 (sembilan) orang.
  2. Pengurus Wilayah Harian terdiri atas Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
  3. Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan Wilayah Propinsi dapat membentuk bagian – bagian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhannya.
  4. Pembentukan bagian serta tugas dan mekanisme kerjanya ditetapkan dengan surat keputusan oleh pimpinan wilayah.
  5. Masa bhakti pengurus wilayah propinsi adalah 5 (lima) tahun.
  6. Ketua umum hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bhakti.

 

Pasal 11

  1. Pimpinan Daerah Harian Kabupaten / Kota seanyak – banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
  2. Pengurus Daerah Harian terdiri atas Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, bendahara dan Wakil Bandahara.
  3. Dalam menjalankan tugasnyta pimpinan daerah dapat membentuk seksi – seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhannya.
  4. Pembentukan saksi serta tugas dan mekanisme kerjanya ditetapkan dengan surat keputusan oleh pengurus Daerah Kabupaten / Kota.
  5. Masa bhakti Pengurus Daerah adalah 5 (lima) tahun.
  6. Ketua umum hanya dapat dipilih 2 (dua) kali masa bhakti.

 

Pasal 12

  1. Pengurus cabang Kecamatan / Kelurahan / Desa sebanyak – banyaknya berjumlah 3 (tiga) orang anggota.
  2. Pebgurus cabang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
  3. Masa bhakti pengurus cabang adalah 5 (lima) tahun.
  4. Ketua hanya dapat dipilih 2 (dua) kali masa bhakti.

 

Pasal 13

  1. Susunan Pengurus Pusat disahkan dan dilantik oleh Ketua Dewan Pembina.
  2. Susunan Pimpinan Wilayah disahkan dan dilantik oleh pimpinan pusat.
  3. Susunan Pengurus Daerah disahkan dan dilantik oleh Pimpinan Wilayah.
  4. Susunan Pimpinan Cabang disahkan dan dilantik oleh Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

 

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 14

  1. Musyawarah Pusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
  2. Musyawarah Pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi BAMUKOI tingkat pusat.Peserta Musyawarah Pusat adalah :
    1. Pengurus Pusat BAMUKOI.
    2. Pengurus Wilayah BAMUKOI Propinsi.
    3. Pengurus Daerah BAMUKOI Kabupaten/Kota.
    4. Pengurus Cabang Bamukoi Kecamatan
    5. Pengurus Organisasi Paguyuban Daerah Asal Ogan Ilir.
  3. Untuk kelancaran penyelenggaraan musyawarah Pimpinan Pusat dapat membentuk panitia penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
  4. Pimpinan Pusat membuat Rencana Tata Tertib Musyawarah yang mencakup susunan dan tata cara pemilihan pengurus pusat.
  5. Sidang Musyawarah Pusat dipimpin oleh Pimpinan Pusat, dan pimpinan sidang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah.
  6. Peserta musyawarah yang mempunyai hak auara adalah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah Musyawarah Pusat diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
  7. Musyawarah Pusat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga utusan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah yang sah.

 

Pasal 15

  1. Musyawarah Pusat Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang
  2. Musyawarah Pusat Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
  3. Dalam hal Pimpinan Pusat tidak dapat / tidak bersedia menyelenggarakan musyawarah pusat luar biasa, maka Pimpinan Wilayah bersama – sama Pimpinan Dearah dapat menyelenggarakannya dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan Pimpinan Cabang yang sah dengan tidak mengurangi kewenangan pimpinan pusat.
  4. Musyawarah pusat luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan musayawarah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Anggaran Rumah Tangga ini.

 

Pasal 16

  1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Propinsi.
  2. Musyawarah wilayah adalah pemegeng kekuasaan tertinggi BAMUKOI ditingkat Wilayah Propinsi.
  3. Peserta musyawarah wilayah adalah :
    1. Pengurus Wilayah Propinsi
    2. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
    3. Pengurus Cabang Kecamatan
  4. Untuk kelancaran penyelenggaraan musyawarah wilayah, pimpinan wilayah dapat membentuk panitia penyelenggara yang bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah pusat.
  5. Pimpinan wilayah membuat Rencana Peraturan Tata Tertib Musyawarah yang mencakup susunan dan tata cara pemilihan pengurus.
  6. Sidang musyawarah wilayah dipimpin oleh wilayah dan pimpinan sidang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah.
  7. Sidang musyawarah wilayah yang mempunyai hak suara adalah anggota pimpinan wilayah pimpinan daerah dan pimpinan cabang.
  8. Musyawarah wilayah diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
  9. Musyawarah wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga utusan pengurus wilayah propinsi, pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Pengurus Cabang Kecamatan serta pengurus organisasi paguyuban daerah asal Ogan Ilir.

 

Pasal 17

  1. Musyawarah Daerah diselenggarakan Pimpinan Daerah.
  2. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi BAMUKOI di tingkat daerah.
  3. Peserta Musyawarah Daerah :
    1. Pengurus Daerah.
    2. Pengurus Cabang.
  4. Untuk kelancaran penyelenggaraan musyawarah, pimpinan daerah dapat membentuk panitia penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Daerah.
  5. Pimpinan Derah membuat Rencana Peraturan Tata Tertib musyawarah yang mencakup susunan dan tata cara pemilihan pengurus.
  6. Sidang musyawarah daerah dipimpin oleh pimpinan daerah, dan pimpinan sidang dipilih oleh dan dari peserta musyawarah.
  7. Peserta musyawarah yang mempunyai hak suara adalah anggota pimpinan daerah dan pimpinan cabang BAMUKOI.
  8. Musyawarah Daerah diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
  9. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga utusan pimpinan dan pimpinan cabang yang sah.

 

BAB VI

RAPAT-RAPAT

Pasal 18

  1. Rapat Pimpinan Pusat merupakan wadah permusyawaratan tertinggi setelah musyawarah pusat yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat.
  2. Rapat pimpinan pusat dihadiri oleh anggota Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah.
  3. Rapat Pimpinan Pusat dpat juga diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah.
  4. Rapat Pimpinan Pusat tidak dapat mengubah anggran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah an tidak memiliki pengurus baru, kecuali seperti diatur dalam pasal 27 ayat (3) Anggaran dasar.
  5. Rapat Pimpinan Pusat adalah sah apabila dihadiri oleh dari dua pertiga jumlah peserta rapat.
  6. Rapat pimpinan pusat dipimpin oleh pimpinan pusat, susunan acara dan peraturan tata tertib rapat pimpinan pusat ditetapkan dengan surat keputusan oleh pimpinan pusat.

 

Pasal 19

  1. Rapat kerja Pusat diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
  2. Rapat kerja pusat dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang serta undangan lain yang ditetapkan oleh pengurus.

 

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 20

  1. Besarnya iuran anggotasebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar serta cara pemungutan, pengaturan dan pengelolaannya di tiap tingkat organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat.
  2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan BAMUKOI disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan untuk tiap tingkat organisasi.
  3. Pertanggungjawaban pengelola keuangan dan kekayaan BAMUKOI disampaikan pada akhir masa bakti, bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban pengurus pada tiap tingkatan organisasi dalam Sidang Musyawarah.

 

BAB VII

KEKAYAAN

Pasal 21

  1. Setiap tingkatan organisasi wajib membuat daftar kekayaan organisasi sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Anggaran Dasar dengan status kepemilikan (milik sendiri, sewa, pinjam atau kontrak dan sebagainya) berikut lampiran bukti-buktinya.
  2. Dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan harus dimusyawarahkan dalam Rapat Pleno pada tiap tingkat organisasi masing-masing dan dilaporkan dalam Sidang Musyawarah.
  3. Penggunaan/pemanfaatan kekayaan atau fasilitas yang ada pada tingkat organisasi kepada atau oleh pihak lain harus dimusyawarahkan oleh Rapat Pengurus pada tiap-tiap organisasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dan Surat Perjanjian.
  4. Segala pendapatan yang diperoleh dari kerjasama/perjanjian dengan pihak lain seperti dimaksud dalam ayat (3) di atas, penggunaannya harus seizin pengurus di tingkat masing-masing.Biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain menyangkut kekayaan organisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing tingkat organisasi.

 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

  1. Sebelum organisasi, kepengurusan, kelengkapan, serta pengaturannya seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini dibentuk organisasi, kepengurusan, kelengkapan serta peraturannya menggunakan ketetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang lama.
  2. Masa transisi berlakunya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini selambat-lambatnya enam bulan setelah Musayawarah Pusat.

 

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

  1. Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat disahkan.

 

 

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : Januari 2011

MUSYAWARAH PIMPINAN PUSAT III

BADAN MUSYAWARAH KELUARGA OGAN ILIR

Pimpinan Rapat Komisi A

H. HATTA FAISOL, SE, MM

K E T U A

Drs. H. ALIZAMAN M.NUR

WAKIL KETUA

Drs. MARDAWI SOLIHAN, MM

SEKRETARIS

Pengawas Rapat Komisi A

H. SYAIFUL BAHRI, S.Si

Drs. A. ROZIE ARFAN, M.Si

 
Jam
Kalender
Join Us on Facebook


Facebook BAMUKOI