ANGGARAN DASAR

BADAN MUSYAWARAH KELUARGA OGAN ILIR

MUKADIMAH

Dalam rangka memperkokoh persatuan, kesatuan dan tali persaudaraan antar sesama warga asal Daerah Ogan Ilir yang berdomisili di perantauan pada tahun 1971 di Yogyakarta di bentuk wadah organisasi sebagai tempat berhimpun warga ogan ilir yang di beri nama Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir di singkat BAMUKOI.

Seiring perjalanan waktu pada tahun 2004 Kabupaten Ogan Ilir terbentuk sebagai Daerah pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesepuh masyarakat Ogan Ilir antara lain : Drs. H. Abdullah Yahya, H. Syamsudin, Drs. H. Alhadi Haq, Drs. H. Idris Halim, Zaid Laconi Hans, Drs. H. Syaifuddin Azhar.,MM dan Drs. H. Amir Syarifuddin mewakili tokoh masyarakat Ogan Ilir yang berdomisili di Kota Palembang dan utusan kecamatan se Kabupaten Ogan Ilir mengadakan pertemuan dirumah Drs. H. Alhadi Haq (Alm) untuk mendeklarasikan BAMUKOI dengan membentuk kepengurusan Priode 2004 – 2009. Setelah terbentuknya kepengurusan pada tanggal 3 Januari 2004 di Indralaya dilaksanakan deklarasi sekaligus pelantikan pengurus dengan Ketua Umum Zaid Laconi Hans.

Kemudian untuk regenerasi pada tanggal 14 Nopember 2006 di sepakati Resuple pengurus baru Priode 2006 – 2009 dengan Ketua Umum H. Tolha Hasan, BSc dan sehubungan berakhirnya masa kepengurusan Priode II pada tanggal 14 Juni 2010 dilaksanakan rapat pleno pengurus di perluas di hadiri pengurus cabang Kota Palembang dan 16 Ketua BAMUKOI Kecamatan Se Kota Palembang memilih pengurus baru priode III masa bhakti 2010 – 2013 dengan Ketua Umum terpilih Drs. H. Syaifuddin Azhar, MM.

Guna ikut berperan serta dalam pembangunan serta mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Ogan Ilir, BAMUKOI berusaha mengembangkan jalinan kerjasama dengan semua pihak dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjalin kerjasama dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan hubungan antar warga Kabupaten Ogan Ilir dengan penuh saling pengertian, damai, adil dan manusiawi, BAMUKOI berusaha dan bertekad meningkakan persatuan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia demi kesejahteraan bersama.

Guna mewujudkan cita – cita seperti tersebut diatas, maka disusunlah Revisi Anggaran Dasar BAMUKOI sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Organisasi ini bernama ‘Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir’ atau disingkat BAMUKOI.

Pasal 2

BAMUKOI dideklarasikan kembali dengan melantik pengurus priode 2004 - 2006 di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir tanggal 10 bulan Maret tahun 2004, sebagai kelanjutan dari perubahan Bamukoi yang telah terbentuk sebelumnya di Yogyakarta tanggal 3 Oktober 1971 dan Badan Usaha Pembengunan Ogan Ilir tanggal 12 Januari 1969 di Kota Palembang.

Pasal 3

BAMUKOI pusat berkedudukan di Palembang dan dapat dibentuk cabang – cabang BAMUKOI Propinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

AZAZ DAN LANDASAN

Pasal 4

BAMUKOI berazazkan Pancasila serta bersifat terbuka, demokrasi, mandiri, independen, tidak berapiliasi dengan organisasi sosial politik manapun.

Pasal 5

(1) Landasan Konstitusional adalah UUD 1945

(2) Landasan Operasional adalah Keputusan Musyawarah Dan Kode Etik Organisasi.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi BAMUKOI adalah : Mewujudkan masyarakat Ogan Ilir sebagai Insan yang Berkualitas, beriman, bertaqwa dan peduli terhadap sesama dengan dasar kekeluargaan, persaudaraan dan gotong royong untuk menbangun demi kemajuan Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 7

Misi BAMUKOI adalah :

  1. Meningkatkan kualitas SDM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pengembangan kebudayaan daerah, guna membina manusia yang bertaqwa, berbudi luhur, terampil dan berpengetahuan luas.
  3. Meningkatkan peran serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.
  4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk mendorong terlaksananya kesejahteraan anggota.
  5. Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat Ogan Ilir membangun daerah sesuai kemampuan.

 

BAB IV

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 8

  1. Wujud Lambang :
    1. Berbentuk dua tangan bersalaman yang melambangkan semangat persaudaraan, kekeluargaan dan perjuangan.
    2. Roda warna kuning emas melambangkan semangat pembangunan.
    3. Padi dan kapas melambangkan potensi kekayaan alam.
    4. Latar belakang putih malambangkan kesucian niat dan itikad.
    5. Kata BAMUKOI dibawah lambang singkatan Badan Mustawarah Keluarga Ogan Ilir.
  2. Arti Warna :
    1. Warna hijau melambangkan kesuburan, kedamaian dan kebahagiaan.
    2. Warna putih melambangkan kesucian niat dan itikad.
    3. Warna kuning melambangkan Nurilahi yang menerangi batin manusia.
    4. Warna hitam melambangkan keteguhan dan tekad perjuangan dalam menunaikan tugas.
  3. Makna Lambang :

Menggambarkan tekad dan keteguhan perjuangan BAMUKOI dalam melaksanakan persatuan, kekeluargaan guna meningkatkan iman dan taqwa serta mewujudkan masyarakat Ogan Ilir yang sentosa, sejahtera serta bahagia lahir dan batin.

 

Pasal 9

Bendera BAMUKOI berbentuk persegi empat panjang dengan warna dasar putih dan lambang BAMUKOI ditengahnya.

Pasal 10

Panji BAMUKOI berbentuk persegi empat panjang dengan warna dasar putih dan lambang BAMUKOI ditengahnya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

  1. Keanggotaan BAMUKOI terdiri dari atas anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
  2. Persyaratan menjadi anggota BAMUKOI adalah warga domisili kabupaten Ogan Ilir dan asal daerah Kebupaten Ogan Ilir di perantauan dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

 

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 12

  1. Anggota BAMUKOI berkewajiban mendukung kegiatan – kegiatan sesuai program BAMUKOI dan berhak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan – kegiatan dimaksud.
  2. Menghadiri dan menyampaikan pendapat serta memberikan suara dalam rapat – rapat.
  3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
  4. Memperoleh keterangan atas perkembangan organisasi BAMUKOI.
  5. Mendapatkan bantuan, bimbingan dan perlindungan organisasi BAMUKOI.
  6. Kenggotaan BAMUKOI dinyatakan berakhir, apabila :
    • Meninggal dunia.
    • Atas permintaan sendiri.
    • Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, serta melakukan perbuatan yang merugikan BAMUKOI.
  7. Ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota serta lain – lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga.

 

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur Organisasi BAMUKOI, terdiri dari atas :

  1. Pimpinan pusat dengan ruang lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pimpinan daerah propinsi dengan ruang lingkup propinsi atau gabungan beberapa propinsi.
  3. Pimpinan daerah Kabupaten / Kota dengan ruang lingkup Kabupaten / Kota.
  4. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk pengurus cabang atau anak cabang bamukoi dengan ruang lingkup Kecamatan dan Kelurahan / Desa dan dalam rangka pengembangan organisasi dapat dibentuk organisasi pemuda/wanita/propesi bamukoi serta badan usaha untuk kesejahteraan anggota.

 

BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 14

  1. Pimpinan Pusat terdiri dari atas :
    1. Pembina dan penasehat
    2. Pengurus harian.
  2. Pimpinan Wilayah Propinsi
    1. Pembina dan Penasehat.
    2. Pengurus Harian.
  3. Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota.
    1. Pembina dan Penasehat
    2. Pengurus Harian.
  4. Pimpinan Cabang Kecamatan dan Kelurahan / Desa.
    1. Penasehat.
    2. Pengurus Harian.
  5. Susunan Pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah dan pimpinan daerah diatur lebih lanjut dalan Anggaran Dasar Rumah Tangga.
  6. Uraian tugas bagi masing – masing anggota pengurus sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas ditetapkan dengan surat keputusan oleh pimpinan pusat.

 

Pasal 15

  1. Pembina / Penasehat bertugas :
    1. Memberikan pertimbangan dan masukan – masukan, baik secara perorangan maupun bersama – sama, diminta atau tidak diminta.
    2. Memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan keputusan program – program BAMUKOI.
    3. Mengawasi dan memberi nasehat atau koreksi dan masukan terhadap hal–hal yang dapat dianggap menyimpang dalam ketentuan peraturan organisasi dalam pelaksanaan program BAMUKOI.
  2. Semua pertimbangan dan masukan baik perorangan maupun bersama – sama dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
  3. Pembina / penasehat dapat meminta kepada pengurus diadakan pertemuan bila dianggap perlu guna memberikan pembinaan dan nasehat demi kemajuan dan menjaga wibawa dan nama baik organisasi.
  4. Susunan keanggotaan pembina / penasehat diatas lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 16

WEWENANG, TUGAS,DAN TANGGUNG JAWAB.

  1. Pimpinan pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan keputusan dan amanat hasil musyawarah pimpinan pusat.
  2. Pimpinan pusat mempunyai wewenang bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama BAMUKOI.
  3. Pimpinan pusat menetapkan Pedoman dan Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas – tugas organisasi, baik tingkat pusat, wilayah maupun cabang.
  4. Pimpinan pusat bertugas :
    1. Melaksanakan peraturan, keputusan dan program BAMUKOI ditingkat pusat.
    2. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan cabang.
    3. Melakukan konsolidasi organisasi baik tingkat pusat maupun Wilayah/Daerah dan Cabang.
    4. Mengesahkan Kartu Tanda Anggota BAMUKOI Daerah.
    5. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat eksekutif.

 

Pasal 17

  1. Pimpinan wilayah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan keputusan dan amanat pengurus pusat di wilayah.
  2. Pimpinan wilayah mempunyai wewenang bertindak keluar dan kedalam, untuk dan atas nama BAMUKOI di wilayah.
  3. Pimpinan wilayah bertugas :
    1. Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan, keputusan dan program pengurus pusat di wilayah
    2. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program – program BAMUKOI Daerah.
    3. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan para anggota ditingkat wilayah.
    4. Menjalankan tugas lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan pusat.
  4. Pimpinan wilayah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban dihadapan sidang musyawarah wilayah.
  5. Pimpinan wilayah dinyatakan domisioner setelah menyampaikan laporan pertanggung jawabannya dihadapan musyawah wilayah dan tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis serta berjangka panjang.
  6. Ketua dan sekretaris pimpinan wilayah secara bersama bertanggung jawab kedalam dan keluar untuk dan atas nama BAMUKOI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.


Pasal 18

  1. Pimpinan Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan keputusan dan amanat pimpinan pusat daerah.
  2. Pimpinan Daerah mempunyai wewenang bertindak keluar dan kedalam, untuk dan atas nama BAMUKOI daerah.
  3. Pimpinan Daerah bertugas :
    1. Melaksanaan peraturan dan keputusan pimpinan pusat.
    2. Melaksanakan program – program BAMUKOI di tingkat daerah.
    3. Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada segenap anggota dalam pelaksanaan program – program BAMUKOI di tingkat daerah.
    4. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan anggota ditingkat daerah.
    5. Menjalankan tugas – tugas lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan pusat dan pimpinan wilayah.
  4. Pimpinan Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawabannya dihadapan sidang musyawarah daerah.
  5. Pimpinan Wilayah dinyatakan domisioner setelah menyampaikan laporan pertanggung jawabannya dihadapan musyawah daerah dan tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis serta berjangka panjang.
  6. Ketua dan sekretaris pimpinan daerah secara bersama bertanggung jawab kedalam dan keluar untuk dan atas nama BAMUKOI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

 

Pasal 19

  1. Pimpinan cabang bertugas melaksanakan semua program yang ditetapkan oleh organisasi.
  2. menjalankan tugas – tugas lainnya yang ditetapkan oleh organisasi.
  3. Ketua dan sekretaris pimpinan daerah secara bersama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan daerah.

 

BAB IX

MUSYAWARAH PIMPINAN

Pasal 20

Musyawarah Pimpinan BAMUKOI meliputi :

  1. Musyawarah Tingkat Pusat.
  2. Musyawarah Tingkat Wilayah Provinsi.
  3. Musyawrah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  4. Musyawarah Tingkat Cabang Kecamatan.

 

Pasal 21

  1. Musyawarah Tingkat Pusat adalah :
    • Musyawarah Pusat.
    • Musyawarah Pusat Luar Biasa.
  2. Ketentuan Musyawarah Tingkat Pusat seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 22

  1. Musyawarah Pusat mempunyai tugas dan wewenang untuk :
    1. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat.
    2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Formatur.
    3. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    4. Menetapkan rencana/program kerja.
    5. Menetapkan kebijakan umum organisasi.
    6. Merencanakan dan menyusun program kerja BAMUKOI kedepan.Menetapkan anggota pembina atau penasehat.
  2. Tata cara pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Harian Priode berikutnya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. Keputusan Musyawarah Pusat diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila musyawarah tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara atau voting.

Pasal 23

  1. Musyawarah Pusat Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terjadi hal – hal atau peristiwa mendesak yang menyangkut kepentingan organisasi dan bersifat nasional yang membutuhkan penyelesaian segera secara bersama, tuntas dan menyeluruh.
  2. Penyelenggara Musyawarah Pusat Luar Biasa seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 24

  1. Musyawarah Tingakat Wilayah adalah :
    • Musyawarah Wilayah Propinsi.
    • Rapat Kerja Wilayah Propinsi.
  2. Ketentuan tentang musyawarah tingkat wilayah seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 


Pasal 25

  1. Musyawarah Wilayah mempunyai tugas dan wewenang untuk :
    • Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggung jawaban Pimpinan Wilayah.
    • Memilih dan menetapkan Ketua dan pengurus wilayah priode berikutnya.
    • Merencanakan dan menyusun program – program baru untuk diusulkan dalam usyawarah Pusat.
    • Menampung usul – usul peserta untuk disampaikan dalam Musyawarah Pusat.
  2. Keputusan Musyawarah Wilayah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat diadakan pemungutan suara atau voting.

 

Pasal 26

  1. Musyawarah Tingkat Daerah adalah :
    • Musyawarah Daerah.
    • Rapat Kerja Daerah.
  2. Ketentuan tentang Musyawarah Tingkat Daerah seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. Keputusan Musyawarah Daerah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila musyawarah tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara atau voting.

 

Pasal 27

  1. Musyawarah Tingkat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk :
    1. Menerima atau menolak dan mengesahkan pertanggung jawaban Pimpinan Daerah.
    2. Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus Daerah Harian untuk priode berikutnya.
    3. Merencanakan dan menyusun program - program baru untuk diusulkan dalam Musyawarah Tingkat Wilayah.
    4. Menampung usul – usul peserta untuk disampaikan dalam Musyawarah Tingkat Wilayah.
  2. Keputusan Musyawarah Daerah diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila musyawarah tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara atau voting.

 


BAB X

RAPAT - RAPAT

Pasal 28

  1. Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan untuk membahas perubahan – perubahan kebijakan dan strategi organisasi yang bersifat mendesak karena perubahan situasi dan kondisi dalam negeri demi kelangsungan hidup organisasi kedepan.
  2. Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan untuk menyempurnakan kebijakan dan strategi pokok guna memantapkan program – program organisasi demi kepentingan organisasi khususnya.
  3. Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan untuk mengadakan pergantian antar waktu anggota Pengurus Pusat apabila terjadi :
    1. Anggota yang bersangkutan mengundurkan diri.
    2. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia.
    3. Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin organisasi dan dipecat.
    4. Sebab – sebab lain.
  4. Ketentuan tentang Rapat Pimpinan Pusat seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 29

  1. Rapat Kerja Pusat diselenggarakan untuk mengadakan penilaian kembali atas program kerja daerah baik yang sudah berjalan maupun yang belum guna mengadakan perbaikan apabila diperlukan.
  2. Tugas dan wewenang Rapat Kerja Pusat adalah :
    1. Membahas masalah – masalah yang bersifat internal dan eksternal yang sedang berkembang yang menyangkut kebijakan organisasi.
    2. Menyusun kebijakan organisasi baru.
    3. Menetapkan langkah – langkah pelaksanaan kebijakan yang dimaksud butir (b) diatas untuk dilaksanakan oleh pengurus ditingkat wilayah dan daerah dan cabang.
  3. Ketentuan tentang Rapat Kerja Pusat seperti tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 30

Ditingkat Daerah, dapat diselenggarakan Rapat Kerja Wilayah dan Rapat Kerja Daerah dan Rapat Kerja Cabang yang serupa dengan Rapat Kerja Pusat.


BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 31

Keuangan BAMUKOI diperoleh dari iuran para anggota dilingkungan BAMUKOI maupun sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

  1. Sumber dana BAMUKOI diperoleh dari :
    • Uang iuran anggota.
    • Sumbangan dari anggota.
    • Sumbangan dari simpatisan BAMUKOI dan warga masyarakat lainnya.
  2. Pengolahan keuangan dan pertanggung jawabannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 32

  1. Kekayaan BAMUKOI dan perangkatnya berupa dana, inventaris kantor, gedung, tanah dan lain – lain benda bergerak maupun tidak, harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi.
  2. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat mewakili di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian baik mengenai kepengurusan maupun tindakan kepemilikan dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan Musyawarah Pimpinan Pusat.
  3. Pengurus Pusat dapat melimpahkan kepemilikan atau penguasaan dan atau pengurusan kekayaan organisasi kepada pengurus setingkat di bawahnya yang diatur dalam peraturan organisasi.

 

Pasal 33

Laporan kekayaan BAMUKOI yang disusun dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus pada masing-masing tingkat organisasi harus melalui pemeriksaan akuntansi publik atau ditentukan lain oleh Pengurus Pusat.


BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 34

  1. Anggaran dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Pusat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah pengurus wilayah, Pengurus Daerah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah peserta yang hadir.
  2. Dalam hal Musyawarah seperti dimaksud ayat (1) di atas tidak dapat diselenggarakan karena tidak mencapai kuorum, maka ditunda selambat-lambatnya satu kali 24 jam dan selanjutnya dengan memenuhi syarat serta ketentuan yang sama musyawarah dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan yang syah.

 

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 35

  1. BAMUKOI dapat dibubarkan oleh Musyawarah Pusat yang diadakan khusus untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah peserta dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir
  2. Dalam hal BAMUKOI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi baik yang bergerak maupun tidak bergerak diputuskan oleh Musyawarah Pusat seperti di sebut dalam ayat (1) di atas.

 

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36

Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Pusat.

BAB XV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 37

  1. Guna mewadahi kegiatan-kegiatan seperti olahraga, seni budaya dan sebagainya, bagi anak-anak, kaum remaja, putra-putri (anak anggota BAMUKOI khususnya) serta kegiatan kewanitaan bagi kaum ibu, dapat dibentuk kepanitiaan dengan surat keputusan oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah.
  2. Panitia dimaksud bertanggungjawab atas pembinaan, pengelolaan dan pendanaannya secara mandiri dipertanggungjawabkan kepada pengurus di tingkat masing-masing.
  3. Kegiatan seperti tersebut ayat (1) di atas, dapat dimanfaatkan sebagai perintis atau cikal bakal bagi dibentuknya lembaga atau sejenisnyayang dapat dikelola secara mandiri di kemudian hari.

 

BAB XVI

P E N U T U P

Pasal 38

  1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan dan pedoman organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  2. Dengan disahkan Anggaran dasar ini, maka semua ketentuan yang bertentangan denganAnggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat disahkan.

 

 

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : Januari 2011

MUSYAWARAH PIMPINAN PUSAT III

BADAN MUSYAWARAH KELUARGA OGAN ILIR

H. HATTA FAISOL, SE, MM

K E T U A

Drs. H. ALIZAMAN M.NUR

WAKIL KETUA

Drs. MARDAWI SOLIHAN, MM

SEKRETARIS

Pengawas Rapat Komisi A

(Bidang Organisasi)

H. SYAIFUL BAHRI, S.Si

Drs. A. ROZIE ARFAN, M.Si